Pertemuan 5

 

 KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN

    Pesatnya perkembangan teknologi internet sangat berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat. Hadirnya teknologi internet semakin memudahkan masyarakat dalam berbagai macam aktifitas. Bidang pemerintahan dalam hal ini pemerintah sudah menggunakan teknologi untuk mempermudah masyarakat mengenal dan terutama pemanfaatan teknologi dibuat guna melayani masyarakat secara luas. Dengan menggunakan teknologi sebagai alat pengolahan data, pemerintah dapat mengolah data seperti data penduduk, kesehatan, tenaga kerja, dan sebagainya. Pemerintah menggunakan komputer untuk menangani masalah administrasi. Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan diberbagai sektor. Pemerintah tidak ingin ketinggalan untuk memanfaatkan perkembangan komputer cukup signifikan. Pemanfaatan media komputer pada pemerintahan sangatlah mempengaruhi kinerja dalam pengolahan data-data. 

1. E-government

        E-government merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah untuk melayani masyarakat secara online. Aplikasi ini memungkinkan pelayanan publik terjadi begitu intens karena bersifat online. Penyederhanaan birokrasi terjadi karena untuk menyampaikan ide, keluhan masyarakat tidak harus mengantri. Sejak tahun 1995 e-government sudah mulai diterapkan contohnya Bina Graha Net yang berada di Istana Negara, lalu muncullah website instalasi kepemerintahan. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 adalah awal dari peningkatan perkembangan e-government. E-government meningkat secara signifikan tidak hanya pada pemerintahan pusat namun pemerintahan daerah saat ini sudah mulai menggunakannya.

Definisi dari E-government yaitu sebagai pelayanan pemerintahan yang menggunaan teknologi digital dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyampaian layanan. Maksud serta tujuan dari peningkatan E-government yaitu  untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat luas terkait proses administrasi negara atau keperluan lain-lain. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut terdapat beberapa tujuan yang akan tercapai : 

1) Kebutuhan masyarakat akan informasi terpenuhi karena adanya penjaringan informasi kepada layanan publik yang berkualitas. 

2) Peningkatan perekonomian tentunya harus adanya hubungan interaktif kepada seluruh pedagang ataupun di dalam dunia bisnis. 

 3) Terdapat fasilitas yang mendukung untuk terjadinya dialog terbuka antara pemerintah dengan masyarakat.  

4) Transaksi serta layanan antara lembaga pemerintahan yang transparansi.

Terdapat manfaat E-government sebagai berikut :

1) Memberikan kualitas dalam bentuk pelayan kepada masyarakat. 

2) Sebagai sarana keterbukaan ditubuh pemerintah sehingga bisa dijadikan sebagai faktor pengontrol kinerja pemerintah dimana akhirnya pemerintah tersebut dapat bekerja tanpa penyelewengan penggunaan fungsinya. 

3) Menghemat biaya administrasi. 

4) Pemerintahan dapat menjawab serta mencari solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi.

Pemicu utama E-government, negara Indonesia terhitung terlambat dalam menerapkan dan mengembangkan bentuk pelayanan e-government ini dibandingkan dengan negara maju. Beberapa faktor penyebabnya antara lain : 

a. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan. 

b. Sistem administrasi sedang dalam proses pengembangan.

Pemicu utama perkembangan e-government menurut sejarahnya ada tiga konsep, yaitu : 

1) Era globalisasi yang berkembang dengan pesat banyaknya isu-isu yang muncul pada masyarakat diantaranya seperti perdagangan bebas bea cukai, hak asasi manusia, pasar terbuka dan masih banyak lagi lainnya dan itu merupakan hal yang harus sangat diperhatikan pemerintah pusat dimana pemerintah pusat harus benar-benar mengontrol setiap isu yang ada. Pemerintah Tentunya harus mengambil reposisi dalam sebuah negara, dari mulai yang internal dikepemerintahan maupun pada masyarakat dimana pemerintah harus benar-benar memperhatikan semua aspek pada masyarakat. 

2) Akibat kemajuan pada teknologi tentunya sangat dengan mudah data dan informasi dapat diakses masyarakat di seluruh belahan dunia, hanya butuh beberapa detik untuk mengakses sebuat data atau informasi yang ada. Peranan pemerintah untuk mengatur bagaimana menyikapi dalam melayani masyarakat, dikarenakan secara tidak langsung masyarakat yang mengambil alih. 

3) Peningkatan pada kualiats pola pikir atau kegiatan masyarakat dimana dunia industri memerlukan tenaga yang lebih mengerti teknologi terbaru dari mesinnya. Pada kinerja di sektor swasta percepatan kemajuan terbilang lebih lambat, sehingga masyarakat tahu adanya sebuah ketidak sejajaran pada sistem palayanan. Secara tidak langsung masyarakat menghimbau kepada pemerintah bagaimana caranya agar dapat meningkatkan kinerjanya. 

Ketiga aspek tersebut merupakan tekanan yang dilakukan oleh masyarakat pada pemerintah agar dapat memperbaiki kinerjanya yang lebih signifikan, dengan adanya teknologi.

Strategi pada e-government dikerjakan dalam 6 strategi, diantaranya : 

1. Sistem pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas dan dapat dipercaya. 

2. Pengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi, harus mengikut sertakan dunia usaha. 

3. Sistem manajemen pada proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. 

4. Dalam pengembangan industri telekomunikasi dan informasi, dunia usaha harus memanfaatkan teknologi. 

5. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur. 

6. Pengembangan kapasitas SDM ditubuh pemerintah pusat dan daerah yang disertai dengan meningkatnya e-literacy masyarakat. 

Beberapa contoh aplikasi yang menunjang administrasi pemerintah dan sukses memberikan pelayanan maupun informasi yang berguna bagi masyarakat, antara lain : 

a. mCity, aplikasi mCity adalah sebuah aplikasi mengenai informasi suatu kota yang bisa diakses melalui smartphone. Wisatawan dapat mencari tahu tentang kota tujuan dengan bantuan aplikasi mCity. Singkatnya, aplikasi ini dapat diartikan sebagai penunjuk jalan serta pemberi informasi mengenai suatu kota. Informasi lengkap mengenai kota tersebut seperti info tentang kuliner, tempat wisata, hingga penginapan.

b. Qlue, aplikasi yang digunakan oleh pemerintah di DKI Jakarta yang diluncurkan pada desember 2014. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk menginformasikan kerusakan fasilitas, keluhan dan sebagainya. Selain itu masyarakat dapat mengupload foto jika ada masalah yang terjadi di suatu lingkungan masyarakat tersebut berada.

c. Lapor!, aplikasi Lapor! merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi serta pengaduan dari masyarakat yang berbasis media sosial. Proses penanganan keluhan pada aplikasi ini dapat dipantau dan diawasi oleh publik. Selain untuk menyampaikan laporan, aplikasi ini juga terdapat fitur dialog virtual antara pemerintah dan masyarakat.

d. Info BMKG, aplikasi ini dibuat dan digunakan oleh BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Pada aplikasi ini kita bisa melihat perkiraan cuaca, analisis iklim, dan informasi terjadinya gempa di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Aplikasi ini juga akan memberikan notifikasi jika gempa yang terjadi berpotensi tsunami. Aplikasi inipun memuat press release jika ada himbauan ataupun pernyataan resmi dari pihak BMKG. 

e. BPOM Mobile, aplikasi ini dibuat dan digunakan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Dalam keterangannya di Playstore, pada aplikasi ini masyarakat bisa mengecek suatu produk menggunakan Kode QPR ataupun Kode Batang. Dalam aplikasi ini masyarakat bisa juga menyampaikan aduan terhadap suatu produk kepada BPOM.

2. Tugas Humas Pemerintah

Transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat merupakan faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah lembaga. Transparansi dalam menjalankan fungsi sebuah lembaga serta transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat sangat penting karena masyarakat berhak untuk mengetahui suatu kebenaran. Sebagai jembatan informasi antara suatu lembaga dengan masyarakat maupun antara lembaga, posisi humas suatu lebaga di pemerintahan sangatlah penting. Beberapa tugas penting humas suatu lembaga menurut yang dikutip oleh Amalia (2012): 

a. Menurut Ardianto, E. (2011:239) menjelaskan bahwa kebijakan publik dan pelayanan publik merupakan kegiatan utama pemerintah. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, pemerintah harus memiliki birokrasi yang sederhana. 

b. Menurut Cutlip.C dan Broom (2007:468) praktisi humas pemerintah memiliki tugas utama yakni memberikan informasi. Harus diingatkan juga bahwa dalam sistem politik harus mampu memberi jarak (membatasi) peran khusus. 

Joice J Gordon mengartikan humas seharusnya berperan khusus yang berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Berikut tugas humas yang dijelaskan Gordon: 

a. Memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konstituen tentang agenda kepemerintahan. 

b. Memastikan bahwa adanya suatu kerjasama yang aktif di dalam sebuah program kepemerintahan dan adanya kewajiban untuk mematuhi kebijakan. 

c. Memajukan dan mendorong masyarakat agar dapat mendukung kebijakan serta program pemerintah.

d. Dapat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

3. Isu Sosial dan Masalah 

Berikut ini adalah beberapa isu sosial dan masalah yang muncul dari penerapan sistem e-government. 

a. Semakin bebasnya dalam hal akses situs pemerintah, dapat menimbulkan cyber crime sehingga dapat merusak sistem komputer pada e-government. 

b. Semakin berkurangnya komunikasi atau interaksi sosial antara admin pemerintah dengan masyarakat.

c. Kurangnya pengetahuan atara masyarakat satu dengan yang lainnya dalam penggunaan e-government, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas. 

 d. Kurangnya pelayanan yang diberika, karena sistem manajemen atau proses kerja dalam hal kesiapan prosedur dan peraturan masih membatasi SDM. 

e. Belum kuatnya strategi mengenai anggaran yang digunakan untuk pengembangan situs e-government. 

f. Sejumlah faktor seperti keamanan informasi, otentikasi, dan standarisasi antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian. 

g. Kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet masih terdapat kesenjangan. Meskipun telah lama diatur dalam undang-undang untuk segera diterapkan di seluruh sendi pemerintahan, namun tidak semua daerah menerapkan sistem e-government.